Kota Padang Panjang Bersiap Mengejar Ketertinggalan

Kota Hujan : Bersiap Mengejar Ketertinggalan

Gunuang Marapi Implementasi e-government di Kota Padang Panjang tak “secanggih” di kota-kota lainnya di Indonesia. Namun, sejumlah program mulai dirancang untuk mengejar ketertinggalan. Mampir ke Kota Padang Panjang. Di sana, Anda dijamin tak bakal kesulitan mencari makanan enak. Rumah-rumah makan bertebaran di seluruh penjuru kota. Setiap hari, khususnya malam hari, tempat-tempat seperti, Sate Mak Syukur, Sate Saiyo, RM Gumarang, Restoran Gumarang, martabak kubang, RM Uni Len Simpang Ampek Gunuang, RM Bunda, bika Koto Baru, jaguang goreng, pregedel jaguang, bakso muslim dan yang lainnya ramai dikunjungi orang yang berburu makanan. Menu apa pun tersedia: soto Padang, Sate Padang, ikan bakar, sampai seafood yang menggugah selera.  Namun, keadaannya sungguh jauh berbeda jika Anda ingin mencari warung internet (warnet). Sulit sekali menemukan warnet di sepanjang jalan pusat Kota Padang Panjang. Ketika Anda coba menanyakan ke sejumlah orang di jalan, kebanyakan mereka akan mengernyitkan dahi atau menggelengkan kepala. Bahkan, sebagian dari mereka tak paham benar apa itu warnet.  Boleh jadi kondisi itu menyiratkan betapa teknologi informasi (TI) kurang begitu populer di mata masyarakat kota Padang Panjang. Padahal, di kota-kota lainnya seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Tanggerang, Sragen dan kota-kota lainya di Jawa Tengah masyarakatnya cukup familier dengan TI. Mengenai hal ini, Armadodi, SE, MM (c) pengamat dan pemerhati dari STIE Trianandra Jakarta dan juga praktisi pendidikan tak menampik bahwa penggunaan TI di Kota Padang Panjang masih belum menjamur. “Masyarakat sebagia besar baru sebatas mengenal, malah banyak yang tidak tahu. Kondisi tersebut patut disayangkan. Pasalnya, sebagai kota yang letaknya strategis, udaranya sejuk, masyarakatnya ramah, pusat pendidikan agama Isam, kota yang terkenal kota kuliner Sumatera Barat, Padang Panjang mengemban banyak fungsi. Di antaranya,  selain kota yang menjalankan fungsi pemerintahan, pusat pelayanan kebutuhan sosial, ekonomi masyarakat, kota pendidikan, serta pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, keuangan. Khusus mengenai pelayanan pada dunia bisnis, Armadodi mengamati belum banyak layanan yang disediakan oleh pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang. Maka, tak heran jika para pebisnis pun belum memanfaatkan layanan TI dari pemerintah. Selain fasilitas layanannya masih terbatas, ungkap Armadodi, ada juga masalah pengetahuan masyarakat tentang sadar TI belum tinggi. Rencanakan Membangun SIMTAP ! Menyadari hal itu, Pemkot Padang Panjang tak mau tinggal diam. Beberapa langkah pembenahan harus dilakukan, baik yang berkaitan dengan layanan publik dan dunia usaha maupun bagi internal pemkot. Menurut Armadodi, ada baiknya Pemerintah Padang Panjang merancang beberapa program yang menjadi prioritas untuk direalisasikan. Untuk dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan masalah perizinan, pemkot segera membangun Sistem Informasi  Manajemen Pelayanan Satu Atap (SIMTAP). Sistem ini dibangun hendaknya sebagai bentuk komitmen pihak pemkot untuk lebih memudahkan dan mempercepat proses perizinan. Selama ini, jelas Armadodi, kalangan dunia usaha yang ingin mengurus izin HO, reklame, trayek, industri, dan jenis usaha bisnis lainnya masih harus datang ke dinas-dinas terkait. Dengan adanya SIMTAP, nanti pengurusan izin terlokalisasi hanya di satu tempat. Layanan ini juga sebagai bentuk pengintegrasian pelayanan perizinan bagi investor lokal, dalam negeri dan asing, sehingga diharapkan dapat lebih sederhana, cepat, mudah, murah, terbuka, baku, efisien, dan ekonomis. Untuk mempersiapkan sistem ini, pihak Infokom, Pemkot Padang Panjang mengajukan anggaran dana sekitar lebih kurang 300 juta. Dana ini, urai Armadodi, sebagian besar akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur TI. Dan, untuk memuluskan proses pelaksanaan SIMTAP, Armadodi menyarankan, dan merekomendasikan melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen. Alasannya, Sragen dinilai cukup berhasil dalam memberikan layanan satu atap kepada masyarakatnya. Layanan lain yang diharapkan mampu menarik investor adalah pembentukan Padang Panjang Bisnis Forum (PPBF). Layanan ini merupakan wadah kemitraan antara pemkot, masyarakat, dan dunia usaha yang berfungsi sebagai forum komunikasi, fasilitator, mediator kegiatan bisnis dan investasi. Selain pembenahan bagi layanan publik, sistem internal pemkot pun mulai dibenahi. Ini dimulai dengan membangun sistem intra-net yang menghubungkan antar dinas di lingkungan Pemkot Padang Panjang. Sebagai tahap awal, sistem yang diperkirakan biayanya tidak lebih Rp.70 juta “Dengan dibangunnya sistem ini, berharap komunikasi dan koordinasi di internal pemkot menjadi lebih mudah dan cepat,” ujar Armadodi. Layanan Masyarakat Meski penerapan e-government di Pemkot Padang Panjang masih tergolong lambat, saat ini setidaknya terdapat beberapa layanan publik yang bisa diunggulkan. Di antaranya adalah penyediaan website Pemkot. Di dalam website tersebut terdapat menu-menu yang menyajikan beragam informasi yang lumayan lengkap. Mulai dari profil Kota Padang Panjang dan organisasi pemerintahan, info layanan (masyarakat, umum, dan bisnis), info data yang memuat data tentang pelayanan kesehatan,  lembaga pendidikan, ada juga menu kotak saran dan produk hukum.  Sebagai saluran informasi, website yang dikelola Pemkot Padang Panjang terbilang cukup baik. Namun, Armadodi mengingatkan agar pihak pemkot terus mengeksplorasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang. Tujuannya agar fungsi website dapat lebih optimal karena mampu mengakomodasi keluhan atau masukan-masukan dari masyarakat. “Pada intinya, e-government itu pelayanan, dan masyarakat adalah customer yang harus selalu dilayani,” terang Armadodi yang bersedia sharing untuk memajukan kampung halaman. Berkaitan dengan layanan, selain penyediaan website, Pemkot Padang Panjang juga telah menyediakan layanan “KTP gratis”  bagi warganya?  Layanan ini diluncurkan jika tidak salah lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu. Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang atau membuat KTP, pihak pemkot menjanjikan prosesnya hanya memakan waktu satu-dua hari. Padahal sebelum adanya layanan ini, proses pembuatan KTP terkadang bisa memakan waktu satu minggu. Selain KTP, layanan bidang kependudukan yang disediakan pemkot secara gratis adalah pembuatan Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Listrik, Air Pam pihak pemkot belum dilengkapi dengan pembayaran secara cashless atau melalui ATM. “Ke depan, kami berharap bisa memperluas saluran pembayaran tersebut dengan memperbanyak ATM bersama dari sisi mitra kerja maupun cara pembayarannya,” ungkap Armadodi.     Sesungguhnya kemauan pihak pemkot untuk memperluas pelayanan bagi masyarakatnya mulai terasa. Namun, tentu saja keberhasilan implementasi e-government membutuhkan lebih dari sekadar penetapan rencana strategis. Armadodi mengharapkan penerapan e-government di Kota Padang Panjang mendapatkan dukungan penuh, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Bentuk dukungan yang dimaksud, di antaranya, berupa pengembangan program e-government yang masuk ke dalam tiga besar program pemkot yang menjadi prioritas, penyediaan anggaran yang memadai, serta penambahan dan peningkatan kualitas SDM bidang TI. Jika hal-hal tersebut bisa dipenuhi, bukan tak mungkin e-government mampu melengkapi keunggulan-keunggulan yang dimiliki Kota Padang Panjang. Ujung-ujungnya, kota berpenduduk  lebih dari empat puluh ribu jiwa ini benar-benar layak menjadi salah satu kota yang di anggap maju menerapkan e-government. Oleh : Arsa Al Kayyis